Terdakwa Pembantaian Yang Diputus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (ontslag), Karena Terbentur Hukum Adat "PATIK"
KRONOLOGI :
Pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kedai kopi milik Berlan, dimana ONGKER PUTRA OMPUSUNGGU mengatakan "terus-terusan ada yang merusak sawah kita yang di Tobas itu" yang dijawab HARIS RAJAGUKGUK "serupa sawahku juga habis dirusaknya" lalu para terdakwa berkata "kalau begitu kita buru saja sekarang"
Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, Para terdakwa berangkat dari kedai kopi milik Berlan Sianturi menuju persawahan Tobas yang dengan terlebih dahulu masing-masing terdakwa singgah di rumah masing-masing guna mengambil peralatan.
Bahwa sesampainya di persawahan Tobas, mereka melihat Si Perusak sawah, lalu mereka mengepung dan LUNGGUK RAJAGUKGUK langsung menombak punggung korban dengan menggunakan tombak yang di ikuti HARIS RAJAGUKGUK dengan menombak mata bagian kiri dengan menggunakan tombak.
Selanjutnya CHANDRA OMPUSUNGGU, dan ONGKER PUTRA membacok punggung korban dengan menggunakan parang secara berulang-ulang yang di ikuti terdakwa 1. DANRES OMPU dengan memukul kepala dan punggung korban dengan menggunakan kayu secara berulang-ulang dengan penerangan menggunakan senter oleh SUDIARTO OMPUSUNGGU yang tetap dihalau oleh LUNDU RAJAGUKGUK. dan ERPIN SIANTURI, agar korban tersebut tidak lari dan mudah untuk ditombak dan dibacok oleh para-terdakwa;
• Perbuatan terdakwa-terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP
PERTIMBANGAN HUKUM :
• Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";
• Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";
• Pasal 50 ayat (1) menentukan, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
• Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 disebutkan, bahwa: "Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu;
• Terminologi hukum adat, dikaji dari perspektif asas, norma teoritis dan praktek dikenal dengan istilah, “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “living law”, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “, hukum tidak tertulis,” hukum kebiasaan”;
Bahwa Para Terdakwa telah terbukti membantai dan membunuh KERBAU milik SARI SIMATUPANG.
Menimbang, bahwa dengan keberadaan/adanya hukum yang hidup dimasyarakat Desa Aritonang Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, yang berasal / diturunkan dari Nenek Moyang/leluhur warga setempat yang disebut “ PATIK” yaitu Apabila ada ternak yang merusak tanaman, sehingga tanaman tidak menghasilkan, maka ternak tersebut dapat diburu dan dibunuh, dengan ketentuan apabila hal itu pengrusakan dilakukan pada siang hari maka ternak hanya boleh dibunuh saja, namun apabila pengrusakan dilakukan pada malam hari, maka ternak yang diburu/dibunuh tersebut dagingnya dapat dibagi-bagikan diantara pemburu sementara kepala daripada ternak yang diburu /dibunuh harus ditinggalkan ditempat pemburuan;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sedemikian maka tindakan / perbuatan para terdakwa bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana, apalagi perbuatan para terdakwa tersebut justeru dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman melalui Penatua Gereja atas usul Kepala Desa setempat yang diumumkan pada acara Kebaktian Ibadah hari Minggu, yang seharusnya menjadi perhatian bagi semua orang / warga desa, sehingga apabila ada peristiwa/kejadian setelah dilakukannya Pengumuman tersebut, maka ternak yang dimaksudkan dapat dibunuh dan harus dipandang sebagai suatu tindakan yang sah/legal;
Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan para terdakwa telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Pertama, akan tetapi perbuatan para terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolging) ;
